Anies Terima Kontrak Politik Warga Korban Penggusuran Bukit Duri

Placeholder
Megapolitan

JAKARTA - Calon Gubernur DKI Jakarta nomor urut tiga, Anies Rasyid Baswedan menerima kontrak politik dengan warga korban penggusuran di Bukit Duri, Tebet, Jakarta Selatan. Dirinya pun akan mempelajari terlebih dahulu isi kontraknya sesegera mungkin sebelum menekennya.

Anies mengatakan, hal itu sebagai bukti komitmen berjuang untuk masyarakat. Dirinya pun memastikan tak akan pernah menolak jika ada warga yang mengajukan kontrak politik kepada dirinya.

"Kami sampaikan di sini, kami tidak antikontrak politik. Di mana-mana kami siap untuk melakukan kontrak politik. Kenapa? Karena ini bukti kami mau memperjuangkan," katanya di Bukit Duri, Tebet, Jakarta Selatan. Senin (9/1/2017).

Menurut Anies, kalau kontrak politik yang diajukan warganya tidak ditanda tangani calon pemimpin. Bagaimana nanti bisa berjuang bersama warganya.

"Karena itu kita katakan siap, dan semua kontrak politik seperti ini. Bapak ibu menulis, kita baca, kita sama-sama sepakati. Dari situ kita tanda tangan," ucapnya.

"Saya sudah terima, saya akan baca dan review dan akan kembalikan sesegera mungkin," imbuhnya.

Berikut kontrak politik yang diajukan oleh warga Bukit Duri kepada Anies-Sandi yang berisi 10 poin:

  • Moratorium penggusuran.

  • Pembenahan kawasan padat dilakukan secara partisipatif tanpa penggusuran.

  • Mengeksekusi putusan PTUN yang memenangkan tuntutan warga Bukit Duri atas penggusuran yang sewenang-wenang dengan memberikan ganti rugi yang wajar.

  • Pembangunan kampung deret di kawasan bekas gusuran Bukit Duri sebagai ganti rugi atas penggusuran paksa atas rumah warga yang sudah dilakukan.

  • Membangun pembangunan kota demi kebahagiaan warga dengan membuka 200.000 lapangan kerja usaha kecil, yang kebanyakan dijalankan perempuan.

  • Pemberian KJP Plus yang memberi dukungan pendidikan di luar biaya SPP untuk meringankan beban keluarga. Serta meningkatkan kesejahteraan murid dan guru.

  • Membangun pusat layanan terpadu mulai dari Puskesmas, RSUD dan RSUP bagi perempuan korban kekerasan.

  • Membangun kembali atau renovasi segera sekolah yang rusak.

  • Terbukanya akses usaha kecil bagi perempuan, perempuan kepala keluarga dalam pengelolaan industri rumahan dan usaha kecil.

  • Pemberian KJS Plus dengan pemberian layanan kesehatan ibu dan anak, serta penyediaan air bersih dan sanitasi.



Warta Sejenis

Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!