Rencana Rapat di Atas Kereta Ala Sumarsono Mirip Modus Orde Baru

Placeholder
Megapolitan

Jakarta - Rencana Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta Sumarsono menggelar rapat seluruh Kepala Dinas di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di atas perjalanan kereta wisata menuju Yogyakarta menuai banyak kritik. Rencana Sumarsono dinilai tidak sesuai dengan situasi saat ini.

Pengamat politik dari Lingkar Madani Ray Rangkuti menilai apa yang dilakukan Sumarsono berpotensi menimbulkan kecurigaan di tengah masyarakat. Sebab, rapat-rapat yang digelar di luar kantor pemerintahan merupakan peninggalan pemerintahan orde baru.

"Ini (Rapat di Kereta) kan modus-modus rapat yang terjadi dulu pada jaman orde baru. Rapat begini lah begitu lah, di sini lah di situlah," kata Ray disela-sela diskusi di kantor Formappi, Matraman, Jakarta Timur, Senin (9/1/2017).

Ray menjelaskan, rencana Soni, sapaan Sumarsono, sebetulnya tidak masalah. Kendati demikian, Ray menyebut, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo dapat meninjau kembali kewenangan yang diberikan kepada pejabat Plt kepala daerah.

Sebab, Ray melihat kewajiban Soni hanya kepada Tjahjo. Oleh karenanya, hanya Tjahjo yang dapat menegur Soni jika ada kebijakan-kebijakan yang tidak sesuai.

"Karena dia tidak butuh elektabilitas, tidak butuh popularitas. Setelah (menjabat ) Plt dia kembali ke Mendagri, kembali jadi Sekjen Otonomi Daerah. Jadi, dia bisa lakukan apa saja tanpa beban," paparnya.

Mendagri Tjahjo Kumolo, lanjutnya, juga perlu bersikap tegas. Pasalnya, ia menilai Mendagri saat ini terlalu memberi kewenangan yang sangat luas kepada Plt.

"Plt ke depan kalau polanya seperti itu akan bisa semena-mena bukan hanya rapat kerja di dalam kereta Jakarta-Jogja, bisa-bisa rapat di atas pesawat ke Paris gitu. Soalnya dia tidak perlu bertanggung jawab kepada siapapun," ujarnya

"Mendagri perlu mengubah pola terkait hal tersebut. Pemberian kewenangan terhadap Plt harus dibatasi. Tiga bulan bulan waktu untuk Plt dengan kewenangan yang besar itu efektif loh. Jadi perlu adanya batasan-batasan untuk Plt," pungkas dia.

Seperti diketahui, Sumarsono rencananya akan menggelar rapat di atas kereta wisata Jakarta-Jogjakarta semalam suntuk. Biaya perjalanan dibebankan ke kantong pribadi lantaran perjalanan diadakan pada hari libur. Masing-masing orang akan dikenakan biaya Rp7 juta. Bagi pimpinan yang tidak ikut, tidak diwajibkan membayar.

Rapat akan dilakukan selama satu malam. Isu yang akan dibahas mengenai sampah dan penertiban pedagang kaki lima (pkl). Beberapa topik yang bersifat prinsip seperti persiapan pelaksanaan anggaran 2017 pun akan dibahas di dalam kereta.



Warta Sejenis

Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!